Jepara - Lembaga FAO (Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang bermitra dengan APKJ (Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara) telah banyak membantu usaha kecil dan menengah di Kabupaten Jepara dan juga Kabupaten Pasuruan dalam memenuhi persyaratan legalitas yang telah ditetapkan dalam SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).
SVLK merupakan sistem legalitas yang diatur dalam Perjanjian Kemitraan Sukarela (FLEGT VPA). Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Uni Eropa (UE) dan Pemerintah Indonesia sebagai bentuk bagian dari FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade). SVLK ini berfungsi memverifikasi semua jenis produk kayu yang telah diproduksi yang harus sesuai dengan hukum nasional.
Bacalagi: Pameran Properti IIPEX 2019 Optimis Cetak Transaksi 1 Triliun
Indonesia menjadi negara pertama yang memberlakukan lisensi FLEGT tahun 2016 di dunia. Hal ini dikarenkan keberhasilan dalam peluncuran sistem SVLK. Akan Tetapi, tidak semua pelaku industri furniture mampu memenuhi persyaratan legalisasi SLVK. Hal ini terlihat pada pelaku dari kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ketidakmampuan ini disebabkan karena mahalnya biaya sertifikasi dan juga kurangnya dalam pemahaman SVLK yang menghambat para UKM untuk mendapatkan sertifikasi legalisasi tersebut.
“Kami bekerja untuk dapat memastikan para pengrajin furniture tradisional di Indonesia yang memang sebagian besar adalah dari para pengusaha kecil dan menengah agar mampu memenuhi persyaratan SVLK dan juga dapat mengakses pasar baik domestik maupun internasional,” terang Stephen Rudgard, Perwakilan FAO Indonesia saat pembukaan Lokakarya peningkatan kapasitas pengusaha furniture di Jepara, Ahad (20/10) kemarin.
Lokakarya ini juga memberikan dan melengkapi bantuan yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk kalangan UKM dalam bantuan meringankan biaya yang berhubungan dengan adanya sertifikasi SVLK dengan menyediakan subsidi audit sertifikasi SVLK dan juga memberikan pilihan untuk menggunakan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan juga sertifikasi kelompok.
Bacalagi: Cara Proses Balik Nama Sertifikat Tanah dan Biayanya
Disamping itu, APKJ juga bermitra dengan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dalam lokakarya atau proyek ini untuk menilai tingkat kepatuhan SVLK terhadap para pengrajin dan produsen furnitur mikro dan kecil di Jepara dan juga di Pasuruan.
"Pesan dari Presiden Jokowi bahwa dia memberi penekanan akan pentingnya perdagangan mebel dan juga fokus akan diberikan pada peningkatan kapasitas pelaku pekerja kayu dan juga kinerja UKM agar mampu mengakses market internasional," terang Yoga Prayoga, kepala Sertifikasi Pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia.
Industri Furniture Jepara didominasi oleh pelaku UKM dan merupakan pusat ukiran yang telah menjadi ikon bahwa pembuatan mebel dan ukiran terbesar di Indonesia dengan ekspor sekitar 10 persen dari total ekspor Indonesia.
"Tigapuluh persen dari pemasukan di Jepara berasal dari sektor mebel, Kita butuh untuk memastikan bahwa kita memelihara lingkungan kita, dan menggunakannya dengan berkelanjutan,“ kata Ahmad Zainudin ketua dari APKJ.
Berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi, Proyek ini diharapkan dapat memberikan pelatihan untuk membekali UKM dalam memahami standar dan sistem sertifikasi SVLK serta praktik yang baik dalam sistem manajemen bisnis. Tujuan dari proyek ini adalah agar para UKM dan pelaku usaha dapat berbagi pengalaman.
Bacalagi: Spider-Man: Far from Home Tayang perdana pada 5 Juli 2019
Selain itu, Jepara dan Pasuruan diharapkan dapat menjadi menginspirasi para pengrajin furniture di Indonesia untuk mendapatkan persyaratan sertifikasi SVLK. Kegiatan Proyek ini akan berlangsung selama satu tahun dan kegiatan ini merupakan bagian dari program FAO-EU FLEGT. Program atau proyek ini merupakan inisiatif global berdasarkan dari permintaan para pemangku kebijakan dan kepentingan yang menyediakan bantuan dan dukungan teknis dan juga sumber daya untuk kegiatan yang dapat mendukung Rencana Aksi dari FLEGT.
SVLK merupakan sistem legalitas yang diatur dalam Perjanjian Kemitraan Sukarela (FLEGT VPA). Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Uni Eropa (UE) dan Pemerintah Indonesia sebagai bentuk bagian dari FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade). SVLK ini berfungsi memverifikasi semua jenis produk kayu yang telah diproduksi yang harus sesuai dengan hukum nasional.
Bacalagi: Pameran Properti IIPEX 2019 Optimis Cetak Transaksi 1 Triliun
Indonesia menjadi negara pertama yang memberlakukan lisensi FLEGT tahun 2016 di dunia. Hal ini dikarenkan keberhasilan dalam peluncuran sistem SVLK. Akan Tetapi, tidak semua pelaku industri furniture mampu memenuhi persyaratan legalisasi SLVK. Hal ini terlihat pada pelaku dari kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ketidakmampuan ini disebabkan karena mahalnya biaya sertifikasi dan juga kurangnya dalam pemahaman SVLK yang menghambat para UKM untuk mendapatkan sertifikasi legalisasi tersebut.
“Kami bekerja untuk dapat memastikan para pengrajin furniture tradisional di Indonesia yang memang sebagian besar adalah dari para pengusaha kecil dan menengah agar mampu memenuhi persyaratan SVLK dan juga dapat mengakses pasar baik domestik maupun internasional,” terang Stephen Rudgard, Perwakilan FAO Indonesia saat pembukaan Lokakarya peningkatan kapasitas pengusaha furniture di Jepara, Ahad (20/10) kemarin.
Lokakarya ini juga memberikan dan melengkapi bantuan yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk kalangan UKM dalam bantuan meringankan biaya yang berhubungan dengan adanya sertifikasi SVLK dengan menyediakan subsidi audit sertifikasi SVLK dan juga memberikan pilihan untuk menggunakan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan juga sertifikasi kelompok.
Bacalagi: Cara Proses Balik Nama Sertifikat Tanah dan Biayanya
Disamping itu, APKJ juga bermitra dengan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dalam lokakarya atau proyek ini untuk menilai tingkat kepatuhan SVLK terhadap para pengrajin dan produsen furnitur mikro dan kecil di Jepara dan juga di Pasuruan.
"Pesan dari Presiden Jokowi bahwa dia memberi penekanan akan pentingnya perdagangan mebel dan juga fokus akan diberikan pada peningkatan kapasitas pelaku pekerja kayu dan juga kinerja UKM agar mampu mengakses market internasional," terang Yoga Prayoga, kepala Sertifikasi Pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia.
Industri Furniture Jepara didominasi oleh pelaku UKM dan merupakan pusat ukiran yang telah menjadi ikon bahwa pembuatan mebel dan ukiran terbesar di Indonesia dengan ekspor sekitar 10 persen dari total ekspor Indonesia.
"Tigapuluh persen dari pemasukan di Jepara berasal dari sektor mebel, Kita butuh untuk memastikan bahwa kita memelihara lingkungan kita, dan menggunakannya dengan berkelanjutan,“ kata Ahmad Zainudin ketua dari APKJ.
Berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi, Proyek ini diharapkan dapat memberikan pelatihan untuk membekali UKM dalam memahami standar dan sistem sertifikasi SVLK serta praktik yang baik dalam sistem manajemen bisnis. Tujuan dari proyek ini adalah agar para UKM dan pelaku usaha dapat berbagi pengalaman.
Bacalagi: Spider-Man: Far from Home Tayang perdana pada 5 Juli 2019
Selain itu, Jepara dan Pasuruan diharapkan dapat menjadi menginspirasi para pengrajin furniture di Indonesia untuk mendapatkan persyaratan sertifikasi SVLK. Kegiatan Proyek ini akan berlangsung selama satu tahun dan kegiatan ini merupakan bagian dari program FAO-EU FLEGT. Program atau proyek ini merupakan inisiatif global berdasarkan dari permintaan para pemangku kebijakan dan kepentingan yang menyediakan bantuan dan dukungan teknis dan juga sumber daya untuk kegiatan yang dapat mendukung Rencana Aksi dari FLEGT.
